Belanja Pegawai Lampaui Batas 30 Persen, Kapuas Hulu Tidak Buka CPNS 2026
pulaupenebang.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pengendalian belanja pegawai yang telah melampaui batas maksimal dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Rudolfus Adji Winursito, membenarkan tidak adanya usulan formasi CPNS tahun ini.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Salah satu persoalan utama adalah porsi belanja pegawai yang telah melewati batas 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Mengapa tidak mengusulkan formasi penerimaan CPNS tahun 2026, karena ada beberapa pertimbangan," katanya.
Keterbatasan ruang anggaran membuat pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam menambah jumlah aparatur. Sebab, penambahan pegawai baru akan berdampak pada kebutuhan belanja rutin, terutama pembayaran gaji dan tunjangan.
Jika beban tersebut terus meningkat, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik berpotensi ikut terpengaruh.
Pengangkatan PPPK Turut Jadi Pertimbangan
Selain persoalan belanja pegawai, kebutuhan organisasi pemerintahan di Kapuas Hulu dinilai telah cukup terpenuhi melalui rekrutmen sebelumnya.
Rudolfus menyebut formasi CPNS tahun 2024 serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 2.000 orang pada formasi 2024 dan 2025 menjadi pertimbangan tidak dibukanya usulan baru.
"Selain aturan UU HKPD, juga formasi CPNS tahun 2024 yang lalu serta pengangkatan PPPK sebanyak lebih kurang 2.000 orang pada formasi 2024 dan 2025 dianggap sudah memenuhi kebutuhan organisasi," jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah kabupaten memilih mengoptimalkan aparatur yang sudah tersedia daripada menambah beban pengeluaran daerah.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Kebijakan tidak mengusulkan CPNS pada 2026 juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan APBD. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia dapat mendukung belanja rutin sekaligus membiayai kebutuhan pembangunan.
Pengendalian belanja pegawai menjadi salah satu langkah untuk menjaga ruang fiskal agar program prioritas daerah tetap berjalan.
Sementara itu, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan mengajukan kebutuhan formasi pegawai pada tahun berikutnya. Pengusulan kembali akan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan organisasi.
Tenaga pendidikan serta kesehatan diproyeksikan tetap menjadi sektor prioritas apabila penerimaan pegawai kembali dibuka, mengingat keduanya berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Untuk sementara, pemerintah kabupaten akan memaksimalkan kinerja aparatur yang telah bertugas melalui evaluasi kedisiplinan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kualitas pelayanan di setiap instansi.
