BHN Soroti Pemulihan Lahan Bekas Karhutla dan Pengelolaan Hutan di Kalbar
pulaupenebang.com – Organisasi kemasyarakatan Borneo Harapan Nusantara (BHN) mulai memperkuat konsolidasi internal sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat konsolidasi pengurus lengkap di Cafe Haruna, Pontianak, Minggu (8/11/2026). Pertemuan dipimpin Ketua Umum BHN Alexius Akim sebagai tindak lanjut rapat kerja organisasi pada 9 September 2026.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari penataan regulasi perkebunan, pemulihan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan investasi dan pertambangan rakyat.
Akim mengatakan, konsolidasi diperlukan untuk menyamakan arah gerak seluruh pengurus dan bidang. Organisasi juga ingin memastikan program yang disusun dapat dilaksanakan secara terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain menjalankan program internal, BHN berencana menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap penyusunan kebijakan publik.
Dorong Pemulihan Lahan Bekas Karhutla
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pemanfaatan lahan bekas karhutla. BHN mendorong agar kawasan yang terdampak kebakaran mendapatkan perhatian serius melalui program pemulihan lingkungan dan penanaman tanaman kehutanan produktif.
Akim menyoroti wacana pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, pemulihan kawasan perlu mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi.
Ia menyarankan penanaman berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai lingkungan sekaligus manfaat bagi masyarakat, seperti tengkawang, durian, rambutan, dan petai.
“Selain yang ditawarkan oleh pemerintah, BHN lebih memilih tanaman-tanaman hutan, seperti tengkawang, durian, rambutan, petai dan lain-lain boleh ditanam,” saran Akim.
Sekretaris Jenderal BHN Marius Marcellus TJ juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi awal kawasan sebelum terjadi kebakaran. Pemanfaatan lahan setelah karhutla, menurutnya, perlu tetap mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan tersebut.
Marius turut mendorong pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemulihan. Selain membantu pelaksanaan penanaman, keterlibatan warga diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
“Dalam rangka pengelolaan lahan eks karhutla harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat sehingga mereka merasakan manfaat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau mereka bisa menanam, saya yakin mereka akan memeliharanya dengan baik,” paparnya.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BHN Lorens Arang menambahkan, pemulihan kawasan hutan kritis dapat dilakukan melalui penghijauan dengan berbagai jenis tanaman kehutanan. Tanaman bernilai ekonomi seperti tengkawang dan buah-buahan dinilai dapat menjadi pilihan untuk menghubungkan pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.
Soroti Investasi dan Pertambangan Rakyat
Selain persoalan lingkungan, BHN membahas pentingnya meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam investasi yang masuk ke Kalimantan Barat.
Organisasi tersebut berharap kehadiran investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.
BHN juga menyoroti regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah didorong memperjelas ketentuan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas kegiatan pertambangan rakyat.
Kejelasan aturan dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara legal dan bertanggung jawab.
Di bidang tata ruang, BHN juga menyatakan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BHN Florentinus Anom mengatakan, organisasi perlu ikut mengawal proses penyusunan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Seperti penyusunan rencana tata ruang daerah, kita juga harus terlibat di dalamnya agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Perkuat Kepengurusan dan Jangkauan Organisasi
Di internal organisasi, BHN memprioritaskan pembenahan struktur dan administrasi keanggotaan. Langkah yang disiapkan meliputi pembaruan data anggota dan kader, percepatan registrasi, serta sosialisasi kepada pengurus dan anggota.
Anom menjelaskan, organisasi juga membuka peluang pembentukan kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota. Setiap bidang didorong menjalankan program kerja yang realistis serta melakukan evaluasi secara berkala.
“Pengolahan dan pembaruan data anggota atau kader pengurus BHN, sosialisasi internal pengurus dan seluruh anggota, hingga percepatan registrasi anggota juga menjadi hal yang perlu dilakukan,” jelasnya.
BHN juga merencanakan rapat kerja tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menentukan agenda berikutnya.
Melalui konsolidasi tersebut, BHN berharap dapat memperkuat perannya sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis dan konstruktif pemerintah, khususnya dalam isu pembangunan, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.
