Pemkab Kapuas Hulu Usulkan Penyertaan Modal Bank Kalbar 2027–2031
pulaupenebang.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) untuk periode anggaran 2027 hingga 2031.
Rencana tersebut dibahas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/11/2026).
Pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu terkait usulan tersebut dibacakan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, di Ruang Sidang DPRD. Rapat turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi dan lembaga perbankan.
Sukardi menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, rencana tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan badan usaha milik daerah, khususnya Bank Kalbar yang memiliki peran dalam aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah.
"Khususnya PT Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah," kata Sukardi.
Ia menyebutkan, salah satu tujuan penyertaan modal adalah memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar agar kapasitas usaha perusahaan semakin berkembang.
Dengan penguatan tersebut, Bank Kalbar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan keuangan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain memperkuat kapasitas perusahaan, Raperda tersebut juga disiapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Dengan adanya landasan hukum melalui Peraturan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal diharapkan memiliki dasar penganggaran dan mekanisme pelaksanaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dibahas bersama DPRD
Sukardi berharap Raperda penyertaan modal Bank Kalbar untuk periode 2027–2031 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Pemerintah daerah terbuka terhadap saran dan masukan anggota DPRD agar kebijakan yang dirumuskan memiliki pertimbangan yang matang serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menekankan bahwa penyertaan modal berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan daerah. Karena itu, pembahasannya perlu mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, dan manfaat yang akan diperoleh pemerintah maupun masyarakat.
Pemkab Kapuas Hulu berharap rencana tersebut nantinya dapat memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
