Bupati Romi Wijaya Lantik 12 Anggota BPD: Sinergi Desa & Solusi Masalah Jadi Prioritas Utama
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara resmi melantik sebanyak 12 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sebuah agenda penting yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan akar rumput. Di dalam arahannya, kepala daerah tersebut secara tegas menggarisbawahi urgensi kolaborasi yang harmonis antara jajaran BPD dan kepala desa guna mengoptimalkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Pelantikan ini menjadi momentum krusial bagi daerah dalam memastikan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat desa dapat berjalan beriringan dengan eksekutif desa. Pemerintah kabupaten memandang bahwa stabilitas politik dan sosial di tingkat lokal sangat menentukan keberhasilan program-program kesejahteraan masyarakat yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat legislatif desa yang baru dilantik ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak stabilitas serta jembatan aspirasi yang efektif bagi warga setempat.
Lebih lanjut, dalam sambutan resminya, Romi Wijaya memberikan peringatan serta arahan khusus agar para anggota BPD yang baru disumpah mampu mengantisipasi potensi gesekan internal di tingkat lokal. "Hal tersebut menunjukkan kematangan BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya," ujarnya. Pernyataan ini merefleksikan harapan besar pemerintah daerah agar lembaga legislatif desa tidak terjebak dalam ego sektoral yang justru kerap memicu disharmoni birokrasi tingkat desa.
Sebagai langkah preventif terhadap disharmoni, Romi Wijaya meminta BPD dan kepala desa memperkuat sinergi serta menghindari konflik. Ia menekankan pentingnya memahami tugas dan kewenangan masing-masing serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi dan batasan kewenangan diyakini mampu meredam potensi tumpang tindih fungsi yang kerap menjadi akar permasalahan di lapangan.
Kepala daerah juga mengingatkan bahwa dinamika perbedaan pendapat di dalam lembaga pemerintahan desa merupakan suatu keniscayaan yang lazim terjadi. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat. Apabila perbedaan dikelola secara bijaksana melalui mekanisme dialog yang sehat, hal tersebut justru dapat memperkaya alternatif kebijakan publik di desa.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, ia juga menyoroti agar lembaga legislatif desa mampu memosisikan diri secara tepat di tengah masyarakat. "Keberadaan BPD bukan untuk menambah konflik di desa. Kita sering mendengar persoalan antara BPD dan kepala desa," ujar Romi mengingatkan agar para anggota baru tidak menjadi bagian dari sumber masalah baru di tengah dinamika warga. BPD harus hadir sebagai solusi aktif, penengah yang adil, serta mitra strategis kepala desa dalam memajukan kesejahteraan umum.
Melalui pelantikan 12 anggota BPD ini, pemangku kebijakan di Kayong Utara menaruh asa yang besar terhadap kemajuan otonomi desa ke depan. Dengan sinergi yang baik antara BPD dan pemerintah desa, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi yang solid ini pada akhirnya bermuara pada terciptanya kemandirian desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh di Kabupaten Kayong Utara.
