Darurat Krisis Ekologis: WALHI Kalbar dan Jaringan Tolak Solusi Iklim Semu di COP31
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama jaringan masyarakat sipil melayangkan desakan kuat kepada pemerintah agar segera mengakui hak-hak konstitusional masyarakat serta menghentikan penerapan solusi iklim palsu yang kerap memperparah krisis ekologis di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
Desakan ini mengemuka di tengah eskalasi darurat bencana ekologi yang terus mengancam ruang hidup rakyat. Alih-alih menghadirkan perlindungan yang nyata bagi wilayah kelola rakyat, kebijakan mitigasi yang ditempuh selama ini dinilai sarat akan kepentingan industri dan terjebak dalam jebakan perdagangan karbon serta proyek transisi energi semu yang mengabaikan suara komunitas lokal di tapak.
Urgensi Pengakuan Hak Masyarakat dalam Kebijakan Iklim Global
Krisis iklim yang kian meruncing menuntut adanya pergeseran paradigma mendasar dalam cara negara memandang perlindungan lingkungan. Selama ini, masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada di garis depan penjagaan hutan dan ekosistem justru menjadi pihak yang paling rentan sekaligus paling diabaikan dalam perumusan kebijakan mitigasi nasional maupun internasional.
WALHI menilai bahwa panggung perundingan internasional seperti COP31 tidak boleh sekadar menjadi ajang retorika politik tanpa aksi nyata di tingkat tapak. Pemerintah Indonesia didorong untuk membuktikan komitmen politiknya secara transparan dengan menempatkan kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber daya alam sebagai fondasi utama dalam dokumen kontribusi iklim nasional. Pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) merupakan kunci mutlak untuk memastikan keadilan ekologis yang sejati.
Menolak Solusi Palsu dan Jebakan Transisi Energi Semu
Di berbagai daerah, terutama di wilayah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Barat, ancaman kerusakan lingkungan semakin masif akibat ekspansi industri ekstraktif yang berkedok transisi hijau. Berbagai skema yang diklaim sebagai solusi iklim, mulai dari proyek energi nuklir, food estate, hingga perdagangan karbon, dinilai sebagai solusi palsu yang hanya melanggengkan perusakan ekosistem dan merampas ruang hidup masyarakat.
Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan krisis, solusi semu tersebut kerap berujung pada marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ratusan tahun terbukti mampu merawat keseimbangan alam secara turun-temurun. Praktik pencucian hijau atau greenwashing ini harus segera dihentikan agar penanganan krisis iklim tidak justru melahirkan bencana kemanusiaan dan ekologi baru yang lebih luas.
Momentum Evaluasi Menyeluruh Menuju Keadilan Iklim
Menghadapi forum global COP31, aliansi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan lingkungan yang terbukti gagal meredam laju kerusakan alam. Negara harus berani mengambil sikap tegas dengan menolak segala bentuk komodifikasi alam yang mengorbankan keselamatan keselamatan rakyat demi kepentingan investasi jangka pendek.
Penguatan regulasi yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia menjadi harga mati yang harus segera direalisasikan. Tanpa adanya pengakuan yuridis yang adil serta perlindungan penuh terhadap para penjaga bentang alam, target-target penurunan emisi global hanya akan menjadi ilusi di atas kertas yang mengorbankan masa depan generasi bangsa.
