Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
pulaupenebang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Imbauan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan publik secara digital.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.
Menurut Tito, penyaluran bansos masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Pemerintah masih menemukan warga dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang lebih membutuhkan berpotensi belum terdata.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Kementerian Sosial mengembangkan digitalisasi Perlinsos dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan basis data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi data tersebut diharapkan mempercepat proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem juga memanfaatkan teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
Tito menyebut sekitar 98 persen data penduduk Indonesia telah tersimpan di server Kemendagri. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk membantu menentukan kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan.
“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk mendukung pemerintah pusat. Pemda juga diharapkan dapat memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Tito menambahkan, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, ketepatan data penerima menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan sosial.
