Pemerintah Siapkan Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
pulaupenebang.com – Pemerintah mulai mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas rencana perubahan regulasi tersebut bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan itu membahas percepatan penyusunan rancangan perubahan undang-undang. Yusril menyebut Sjafrie meminta dukungannya agar persiapan regulasi tersebut dapat segera dirampungkan dan diajukan sebagai rancangan undang-undang pada awal 2027.
Menurut Yusril, UU Pertahanan Negara yang telah berlaku hampir 25 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan.
Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan revisi antara lain perubahan geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber atau cyber war, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Yusril juga menyebut regulasi mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibentuk pada periode yang sama telah mengalami perubahan. Karena itu, aturan pertahanan negara dinilai perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi terkait.
Meski menyatakan dukungan terhadap persiapan revisi, Yusril menjelaskan pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Sebelumnya, Sjafrie juga membahas rencana revisi UU Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam pembahasan awal tersebut, Sjafrie menyampaikan perlunya memperjelas strategi pertahanan Indonesia dalam undang-undang. Ia menginginkan konsep pertahanan defensif aktif dicantumkan secara eksplisit sebagai landasan hukum.
Strategi tersebut, menurut Sjafrie, berorientasi pada perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional, bukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga menyatakan bahwa konsep pertahanan Indonesia tidak ditujukan untuk tindakan ofensif.
Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR berencana membentuk kelompok kerja bersama serta menyiapkan tim ahli untuk membahas materi perubahan. Sjafrie berharap formulasi awal revisi dapat diselesaikan pada akhir 2026 agar proses legislasi dapat dilanjutkan pada 2027.
Dengan demikian, rencana perubahan UU Pertahanan Negara masih berada dalam tahap persiapan dan perumusan materi. Pembahasan selanjutnya akan menentukan substansi yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tersebut.
