1.357 Titik P3-TGAI Tersebar di Kalimantan Barat, Kubu Raya Terbanyak
pulaupenebang.com – Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) terbanyak secara nasional. Pada 2026, sebanyak 1.357 titik program tersebut tersebar di 11 kabupaten di Kalbar untuk mendukung perbaikan jaringan irigasi dan meningkatkan akses air bagi petani.
Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BWS Kalimantan 1, Fadiah, menyebut banyaknya titik P3-TGAI di Kalbar berasal dari beberapa jalur pengusulan, termasuk melalui aspirasi anggota legislatif.
“Usulan itu ada tiga jalur, pertama aspirasi DPR, kemudian dari pemerintah daerah, dan dari kelompok P3A melalui aplikasi,” ujar Fadiah dalam kegiatan serah terima P3-TGAI di Hotel Aston Pontianak, Kamis, 1 Oktober 2026.
Program tersebut turut mendapat dukungan aspirasi empat legislator DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, yakni Lasarus, Syarie Abdulah, Boyman Harun, dan Yuliansyah. Aspirasi anggota legislatif menjadi salah satu mekanisme pengusulan lokasi P3-TGAI di wilayah Kalbar.
Dari 1.357 titik tersebut, setiap lokasi memperoleh anggaran sekitar Rp195 juta. Kubu Raya menjadi daerah dengan jumlah titik terbanyak, yakni 431 titik. Berikutnya Sintang 218 titik, Sambas 154 titik, Melawi 115 titik, dan Mempawah 113 titik.
Program yang sama juga tersebar di Sekadau sebanyak 83 titik, Kapuas Hulu 76 titik, Ketapang 71 titik, Kayong Utara 44 titik, Landak 30 titik, serta Bengkayang 22 titik.
Pelaksanaan program secara bertahap telah memasuki tahap penyelesaian. Fadiah menyampaikan sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen dan mulai memasuki proses serah terima kepada masyarakat penerima manfaat.
“Yang sudah selesai 100 persen sebanyak 480 titik dan saat ini masuk dalam proses serah terima kepada penerima manfaat,” katanya.
Sementara itu, pekerjaan di sejumlah lokasi lainnya ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober 2026. Serah terima untuk tahap selanjutnya direncanakan berlangsung pada akhir Oktober.
Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat turut melakukan pendampingan dan pengawasan. Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalbar, Hendri Siswanto, mengatakan pendampingan dilakukan sebagai bagian dari pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Peran kami sebagai pendamping dan pengawas pengamanan PSN, untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sehingga program ini berjalan lancar,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan koordinasi dilakukan bersama kepala desa, pengawas, masyarakat, dan BWS Kalimantan 1. Pendampingan tersebut ditujukan agar pembangunan jaringan irigasi dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat petani.
Setelah proses serah terima, jaringan irigasi nantinya dikelola dan dirawat oleh pemerintah desa bersama kelompok tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai penerima manfaat.
Pelaksanaan dengan pola swakelola juga memberikan ruang bagi petani untuk terlibat langsung dalam pekerjaan konstruksi. Selain memperoleh manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, petani yang terlibat dalam pembangunan juga mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.
“Manfaatnya ganda. Petani mendapatkan upah dari pekerjaan konstruksi, sekaligus nantinya menikmati manfaat jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian,” katanya.
