Akademisi Untan Usulkan KDMP Jadi Jalur Distribusi LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi
pulaupenebang,com – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat agar dapat berperan sebagai saluran distribusi barang bersubsidi. Langkah ini diharapkan membantu memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr. Erdi, M.Si., mengatakan sebagian besar operasional KDMP di Kalbar belum berjalan optimal, meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung.
"Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Menurut Erdi, sejumlah kendala masih menghambat operasional koperasi, mulai dari keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, hingga pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan agar KDMP diintegrasikan ke dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat MinyaKita.
"Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita," jelas dia.
Integrasi itu diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, menekan potensi penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa memperoleh barang bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah.
Potensi Kebutuhan Komoditas di Kalbar
Berdasarkan kajian yang disampaikan Erdi, kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan sebesar 30,62 juta liter per tahun, sedangkan pupuk bersubsidi mencapai sekitar 180 ribu ton per tahun.
Besarnya potensi kebutuhan tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi KDMP untuk mengambil peran dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat. Namun, peluang itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena koperasi masih menghadapi hambatan operasional di tingkat desa.
Erdi menyebut pembentukan KDMP di Kalbar baru mencapai 310 unit atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan.
"Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat," jelas dia.
DPRD Sanggau Dorong Kemitraan dan Dukungan Modal
Sejalan dengan pandangan akademisi Untan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan agar KDMP ditetapkan sebagai mitra prioritas badan usaha milik negara (BUMN) penyedia barang.
Kemitraan tersebut dapat melibatkan Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog, disertai kemudahan proses kerja sama serta kepastian pasokan komoditas.
Selain kepastian pasokan, dukungan modal kerja juga dinilai penting agar gerai koperasi dapat segera beroperasi setelah pembangunan fisik selesai. Skema yang diusulkan antara lain penyertaan modal dari BUMDes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk koperasi.
Penguatan sistem digital juga diperlukan untuk mencatat transaksi, memverifikasi penerima, serta memantau persediaan barang. Sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi dan membantu mengawasi penyaluran komoditas bersubsidi.
"Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa," kata dia.
Penguatan kelembagaan, akses permodalan, kemitraan dengan BUMN, dan sistem pengawasan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar KDMP dapat menjalankan fungsi distribusi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa di Kalimantan Barat.
