Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kalbar Baru 30,15 Persen
pulaupenebang.com – Cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kalimantan Barat hingga September 2026 baru mencapai 30,15 persen atau melindungi 785.301 pekerja. Capaian tersebut masih di bawah target tahun 2026 sebesar 45,58 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Ahmad Priyono, menyampaikan data tersebut dalam pembahasan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang didorong adalah memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja di lingkungan desa.
Kelompok yang menjadi perhatian mencakup kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ketua RT dan RW. Pemetaan pekerja yang belum terlindungi dinilai penting agar perluasan kepesertaan dapat dilakukan secara terarah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, mengatakan bahwa pekerja di lingkungan desa turut berkontribusi dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Desa memiliki peran penting dalam mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di lingkungan desa terdapat berbagai kelompok pekerja yang berkontribusi terhadap pelayanan publik dan pembangunan, sehingga penting bagi kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, kami optimistis cakupan kepesertaan dapat terus ditingkatkan,” ujar Suhuri.
Perluasan Kepesertaan Butuh Kolaborasi
Menurut Suhuri, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika pekerja menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Karena itu, edukasi mengenai manfaat program perlu diperkuat agar semakin banyak pekerja memahami pentingnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menambahkan, pencapaian target UCJ membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, hingga organisasi yang menaungi aparatur serta masyarakat desa.
“Kami bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan komitmen lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan desa,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, perluasan kepesertaan juga memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan kelompok pekerja yang belum terlindungi, kemampuan fiskal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dibahas dalam Rapat di Pontianak
Pembahasan perluasan perlindungan pekerja desa tersebut dilakukan melalui Rapat Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Desa di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten dan kota, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Kalimantan Barat.
Perluasan perlindungan jaminan sosial tersebut sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan capaian UCJ yang masih di bawah target, pemetaan pekerja dan penguatan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat.
