DPR Dorong Pembentukan Dua Badan Khusus untuk Awasi Perampasan Aset
pulaupenebang.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pembentukan dua badan khusus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua lembaga tersebut disiapkan untuk memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan profesional, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.
Dua badan yang dimaksud adalah Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Aset. Pembentukan lembaga tersebut dinilai penting untuk memisahkan fungsi penegakan hukum dengan pengelolaan aset hasil perampasan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan badan pengelola perlu berdiri terpisah dari lembaga penegak hukum. Langkah ini diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan apabila aparat yang melakukan penindakan sekaligus bertanggung jawab mengelola aset yang dirampas.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pemisahan kewenangan dapat mencegah munculnya kepentingan tertentu dalam proses perampasan maupun pengelolaan aset.
Pengawasan Independen untuk Cegah Penyalahgunaan
Selain badan pengelola, DPR mendorong pembentukan badan pengawas yang memiliki fungsi tersendiri. Lembaga ini diharapkan memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk menekan pihak tertentu atau menjadi sarana pemerasan oleh aparat.
Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus dijalankan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pembahasan regulasi tersebut, DPR juga mempelajari praktik pengelolaan aset di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemisahan antara kewenangan penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil perampasan.
Terkait mekanisme pengangkatan pengawas yang melibatkan Presiden dan DPR, Habiburokhman menilai pola tersebut bukan hal baru dalam sistem kelembagaan negara.
Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga menerapkan mekanisme pelibatan unsur eksekutif dan legislatif. Menurutnya, keterlibatan kedua institusi merupakan bagian dari mekanisme saling mengawasi dan mengontrol.
DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Dorongan pembentukan dua badan khusus tersebut mengemuka setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Dalam pengaturan tata kelola aset, badan pengelola diharapkan menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset sesuai ketentuan.
Sementara itu, badan pengawas akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses perampasan dan pengelolaan aset berlangsung transparan serta akuntabel.
Pemisahan kedua fungsi tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan UU Perampasan Aset. Selain mendukung pemberantasan tindak pidana, tata kelola yang baik juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan pengawas menjadi bagian penting dalam memastikan aset hasil tindak pidana dapat ditangani secara profesional dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.
