ESDM Tegaskan Belum Ada Izin Tambang di Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon
pulaupenebang.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, maupun perairan di sekitarnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap pencantuman sebagian wilayah perairan sekitar kawasan konservasi itu dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurutnya, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan taman nasional maupun perairan yang dimaksud.
Penetapan WUP Melalui Proses Panjang
Anggia menjelaskan, pencantuman wilayah pertambangan di sekitar perairan Banten merupakan bagian dari proses perencanaan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.
Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Namun, usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan tersebut selanjutnya tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan itu kembali dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 menjadi pembaruan sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
WUP Tidak Sama dengan Izin Pertambangan
ESDM menegaskan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tidak otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan.
WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Untuk melakukan kegiatan pertambangan, pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persyaratan tersebut antara lain kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dwi Anggia menyebut sebagian perairan yang dimaksud memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi. Potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan teknis dalam penetapan wilayah sebagai WUP.
Dengan demikian, pencantuman suatu wilayah dalam peta WUP tidak serta-merta berarti kegiatan eksplorasi atau eksploitasi dapat langsung dilakukan.
Fungsi Konservasi Ujung Kulon Tetap Dilindungi
Kementerian ESDM juga menegaskan penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, termasuk menjadi habitat badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas.
Pemerintah menyatakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus tetap mengikuti ketentuan hukum serta memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.
Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa status sebagian perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP berbeda dengan pemberian izin untuk menjalankan aktivitas pertambangan.
