Pemkot Singkawang Hentikan TPP Tambahan 50 Persen pada Gaji ke-13 ASN 2026
pulaupenebang.com – Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengambil langkah penyesuaian belanja pegawai dengan menghentikan pembayaran tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada pemberian gaji ke-13 ASN tahun 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Singkawang, Alhatip, mengatakan penghentian pembayaran TPP tambahan merupakan bagian dari penataan fiskal yang dilakukan secara bertahap.
“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan atau penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Alhatip, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.
Menurut Alhatip, langkah tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Aturan itu menetapkan batas belanja pegawai daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, dengan pengecualian tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah. Pemerintah daerah yang masih melampaui ketentuan tersebut diberikan waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan.
Pengendalian belanja pegawai juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan salah satu poin dalam evaluasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pembahasan mengenai proporsi belanja pegawai turut mengemuka dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Singkawang. Saat itu, DPRD mempertanyakan strategi pemerintah kota untuk menurunkan proporsi belanja pegawai hingga mencapai batas 30 persen.
“Ini agenda fiskal bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu langkahnya kami lakukan bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Proporsi Belanja Pegawai Masih di Atas 30 Persen
Berdasarkan data APBD Induk Tahun Anggaran 2026, proporsi belanja pegawai Kota Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen dari total belanja, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Setelah dilakukan sejumlah langkah rasionalisasi, termasuk penghentian TPP tambahan pada pemberian gaji ke-13 dalam APBD Perubahan 2026, proporsi belanja pegawai turun menjadi sekitar 33,9 persen.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih berada di atas batas 30 persen. Pemerintah Kota Singkawang pun masih perlu melanjutkan penataan belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
