Hak Pekerja di Proyek Sekolah Rakyat Pontianak Dipertanyakan, Upah 300 Buruh Capai Rp2,2 Miliar
pulaupenebang.com – Persoalan pemenuhan hak tenaga kerja mencuat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 300 pekerja menuntut pembayaran upah senilai Rp2,2 miliar yang disebut belum mereka terima selama Agustus hingga Oktober 2026.
Para pekerja menggelar aksi di lokasi proyek di Jalan Flora, Pontianak Utara, Selasa (27/10/2026). Mereka meminta perusahaan BUMN yang disebut sebagai PT W segera memberikan kepastian penyelesaian pembayaran.
Koordinator aksi, Sugiyanto, mengatakan para pekerja kecewa terhadap ketidakjelasan informasi yang mereka terima mengenai pencairan upah.
“Kami merasa diberikan janji palsu oleh pihak perusahaan. Kami datang ke sini untuk menuntut gaji kami. Totalnya Rp2,2 miliar untuk 300 orang pekerja,” ujarnya.
Sugiyanto menjelaskan, pihak lapangan disebut menginformasikan bahwa dana pembayaran sudah tersedia. Namun, ketika pekerja mengonfirmasi ke kantor perusahaan, mereka mendapatkan keterangan bahwa dana belum cair.
Perbedaan informasi tersebut membuat para pekerja menuntut transparansi sekaligus kepastian kapan upah akan dibayarkan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas pendidikan perlu diiringi dengan perhatian terhadap hak para pekerja yang terlibat di dalamnya. Proyek fisik Sekolah Rakyat Pontianak disebut memiliki anggaran sekitar Rp231,8 miliar yang bersumber dari APBN.
Hingga berita ini disusun, penyebab keterlambatan dan jadwal pelunasan upah belum memperoleh penjelasan resmi yang memadai.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kejelasan dari perusahaan agar hak pekerja dapat dituntaskan dan pelaksanaan proyek berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap tenaga kerja.
