Kalbar Terima Dana Iklim Rp39 Miliar, Pengelolaannya Jadi Sorotan
pulaupenebang.com – Kalimantan Barat mendapat pendanaan iklim sekitar USD2,5 juta atau setara Rp39 miliar melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+ atas capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Pendanaan tersebut menjadi sorotan karena di tengah dukungan finansial untuk program lingkungan, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Dana berbasis kinerja tersebut pada dasarnya diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi. Karena itu, transparansi mengenai pemanfaatan anggaran dan hasil program menjadi bagian penting dalam memastikan pendanaan iklim memberikan manfaat nyata.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil mempertanyakan sejauh mana dana tersebut telah memberikan dampak terhadap perlindungan hutan, pengelolaan lahan gambut, serta upaya pencegahan karhutla di Kalimantan Barat.
Penggunaan Dana Perlu Transparan
Pendanaan iklim memiliki nilai strategis bagi daerah karena dapat mendukung berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Namun, besarnya dana yang diterima perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai penggunaannya.
Masyarakat dinilai perlu memperoleh informasi mengenai program yang dibiayai, lokasi pelaksanaan, besaran anggaran yang digunakan, hingga hasil yang telah dicapai.
Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan dana RBP REDD+ benar-benar digunakan sesuai tujuan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan.
Karhutla Masih Jadi Tantangan
Persoalan karhutla menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi Kalimantan Barat. Kondisi cuaca kering dan keberadaan kawasan gambut membuat sejumlah wilayah tetap memiliki risiko kebakaran.
Situasi tersebut membuat efektivitas pemanfaatan dana iklim menjadi perhatian. Program yang didukung pendanaan REDD+ diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memperkuat pencegahan kebakaran dan perlindungan hutan di lapangan.
Kelompok masyarakat sipil juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sehingga pendanaan iklim dapat memberikan dampak yang lebih terukur.
Dorong Akuntabilitas Dana Iklim
Dengan nilai pendanaan sekitar Rp39 miliar, pemerintah daerah didorong memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi mengenai penggunaan dana dan capaian program juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap skema pendanaan lingkungan.
Di sisi lain, keberlanjutan pendanaan iklim akan sangat bergantung pada kemampuan daerah menunjukkan bahwa dana yang diterima benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan emisi, perlindungan hutan, serta pencegahan karhutla.
Karena itu, pemanfaatan dana iklim Kalimantan Barat menjadi isu yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan dan efektivitas pembangunan berkelanjutan di daerah.
