Sabtu, 21 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Pemerintah Siapkan Rp90,85 Triliun untuk Tunjangan Guru 2026, Ini Rinciannya

✍️ Rani 🕒 19 Nov 2026 👁️ 6x dibaca
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Temu Ismail.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Temu Ismail. Foto: istimewa

pulaupenebang.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,85 triliun untuk penyaluran berbagai tunjangan guru sepanjang 2026. Dana tersebut diperuntukkan bagi sekitar 1,7 juta guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan 916.075 guru non-ASN di seluruh Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Temu Ismail, menjelaskan alokasi untuk guru ASN daerah mencapai Rp70,64 triliun. Sementara itu, anggaran bagi guru non-ASN sebesar Rp20,21 triliun.

Rincian anggaran tersebut disampaikan dalam Taklimat Media Capaian Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Temu menjelaskan, anggaran tunjangan guru ASN daerah mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan. Adapun guru non-ASN memperoleh alokasi untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus.

Penyaluran anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Pencairan Tunjangan Guru Non-ASN Kini Setiap Bulan

Pada 2026, pemerintah juga mengubah mekanisme pencairan tunjangan bagi guru non-ASN. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan, mulai tahun ini penyaluran dilakukan setiap bulan.

Perubahan tersebut diharapkan membuat penerimaan tunjangan lebih teratur sehingga guru dapat memperoleh haknya secara berkala.

Jumlah Guru Bersertifikat Capai 2,8 Juta

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan peningkatan total anggaran tunjangan dipengaruhi bertambahnya jumlah guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat pendidik.

Ia menegaskan, kenaikan total anggaran tidak berarti nominal tunjangan yang diterima setiap guru ikut meningkat. Pertumbuhan anggaran lebih dipengaruhi bertambahnya jumlah pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan.

Berdasarkan data Ditjen GTK, jumlah guru bersertifikat pendidik mencapai sekitar 2,8 juta orang atau kurang lebih 93 persen dari total guru nasional.

Capaian tersebut merupakan hasil percepatan program sertifikasi melalui PPG yang dilaksanakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Siapkan Program Peningkatan Kualifikasi Guru

Selain dukungan tunjangan, Kemendikdasmen juga mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik.

Salah satu program yang dijalankan adalah Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) bagi guru yang belum memenuhi standar pendidikan minimal S-1 atau D-4.

Pada 2026, program tersebut menyediakan kuota bagi lebih dari 100 ribu guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Nunuk menegaskan, program prioritas Ditjen GTK tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi guru dalam menjalankan tugas profesional di ruang kelas.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tunjangan, peningkatan kualifikasi akademik, dan penguatan kompetensi dapat berjalan beriringan untuk mendukung kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

R
RaniEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update