Pemprov Kalbar Tegaskan Banpres Karhutla Harus Tepat Sasaran
pulaupenebang.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Pengawasan dilakukan secara berkala agar anggaran digunakan sesuai peruntukan dan mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, Banpres tidak hanya digunakan untuk pemadaman api, tetapi juga mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan kawasan bekas terbakar.
Ketentuan penggunaan anggaran tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026.
Berdasarkan ketentuan itu, dana dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman darat, penanganan gambut melalui metode suntik gambut, pengadaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, mobilisasi personel, serta operasional posko penanganan karhutla.
Anggaran juga dapat digunakan untuk evakuasi warga, pelayanan kesehatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pompa dan tangki air, kendaraan operasional, serta pemberian insentif bagi petugas pemadaman. Dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan turut menjadi bagian dari penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, bantuan dapat mendukung pemulihan ekosistem gambut yang terdampak kebakaran.
Norsan menekankan bahwa pemerintah daerah penerima bantuan harus mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla di masing-masing wilayah.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan. Kami terus memperkuat koordinasi, bergerak bersama dan memastikan masyarakat di daerah terdampak mendapat perlindungan serta penanganan yang diperlukan,” ujar Norsan.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan melalui rapat koordinasi mingguan bersama pemerintah daerah penerima bantuan. Pemantauan tersebut mencakup perkembangan penanganan karhutla dan realisasi penggunaan anggaran.
Pengawasan juga melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memperkuat akuntabilitas penggunaan dana.
Pemprov Kalbar turut mendorong koordinasi lintas sektor agar dukungan anggaran dapat memperkuat langkah pencegahan, pemadaman, serta perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.
Melalui pengawasan dan koordinasi tersebut, penggunaan Banpres diharapkan sesuai sasaran serta mendukung penanganan karhutla secara efektif di daerah terdampak.
