QRIS Dinamis hingga QRIS TAP, BI Perkuat Ekosistem Digital di Kalbar
pulaupenebang.com- Bank Indonesia (BI) memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Barat melalui berbagai inovasi pembayaran, mulai dari QRIS dinamis, QRIS TAP hingga penggunaan QRIS pada transportasi sungai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital harus memberikan dampak langsung terhadap efisiensi transaksi, pelayanan publik, serta produktivitas ekonomi daerah.
"Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan bank RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi digitalisasi transaksi daerah," kata Doni Septadijaya di Pontianak, Selasa.
Implementasi QRIS dinamis telah diterapkan melalui sejumlah platform pemerintah daerah. Di Kota Pontianak, layanan tersebut terintegrasi melalui E-Ponti, sedangkan Kota Singkawang menggunakan SIGAP. Digitalisasi serupa juga diterapkan melalui E-Pakatan di Kabupaten Sambas, SAPALA di Kabupaten Landak, Si Perjaka di Kabupaten Mempawah, serta layanan Samsat di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Upaya memperluas penggunaan transaksi elektronik juga dilakukan melalui inovasi Samsat Gokatan atau Go Kecamatan. Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi sekaligus penerapan elektronifikasi transaksi di 14 kabupaten/kota.
Tidak hanya pada layanan pemerintahan, penggunaan pembayaran digital turut menyasar sektor transportasi dan perdagangan. BI Kalbar bersama penyedia jasa pembayaran dan Bank Central Asia meluncurkan Mall SIAP QRIS TAP di Kabupaten Kubu Raya sebagai implementasi perdana QRIS TAP pada sektor ritel modern di Kalimantan Barat.
Sementara di Kota Pontianak, BI Kalbar bersama Bank Kalbar menguji coba penggunaan QRIS pada pangkalan sampan dan penambang speedboat. Sebanyak 30 penambang sampan telah menggunakan QRIS dalam transaksi sebagai bagian dari upaya mendigitalisasi transportasi sungai berbasis kearifan lokal.
Doni menyebut berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran digital di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Penguatan digitalisasi transaksi daerah juga dilakukan melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE). Forum ini melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD dan Bank Kalbar.
SI PEDE diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, termasuk mempercepat penggunaan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah yang terhubung dengan sistem keuangan pemerintah daerah.
Secara nasional, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa hingga semester I 2026 sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah masuk kategori digital dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
"Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing," kata ujar Ricky, belum lama ini.
Ia menambahkan, Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah, perbankan dan pemangku kepentingan untuk memperkuat digitalisasi. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi, tetapi juga menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital
