Antrean BBM Berulang di Kayong Utara, DPRD Minta Pertamina Tambah SPBU
pulaupenebang.com – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kayong Utara kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kayong Utara, Yulisman, meminta Pertamina tidak hanya melakukan penertiban pengecer, tetapi juga mencari solusi terkait keterbatasan fasilitas pengisian dan pasokan BBM.
Menurut Yulisman, keterlambatan pasokan BBM dari Pulau Jawa tidak seharusnya terus menjadi alasan utama atas persoalan yang berulang hampir setiap tahun. Ia menilai, terbatasnya jumlah SPBU dan penertiban kios pengecer turut memengaruhi akses masyarakat terhadap bahan bakar.
"Jadi, keterlambatan suplai minyak dari Pulau Jawa, namun kalau saya memandangnya ini, ini hanya menjadi satu alasan klasik. Kenapa ini kan terjadi berulang-ulang kali, bahkan hampir setiap tahun? Yang pastinya hari ini saya melihat, ketika ada penertiban dalam hal yaitu penegakan aturan yang telah dibuat oleh Pertamina itu sendiri, pengecer minyak atau kios-kios itu dilarang untuk berjualan minyak. Nah, ini salah satu faktor penyebab utama sehingga terjadinya antrean panjang di SPBU," ungkap Yulisman.
Ia menilai, penertiban pengecer yang tidak diikuti dengan penambahan fasilitas distribusi dapat menyulitkan warga mendapatkan BBM. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi mendorong ketidakstabilan harga, terutama ketika masih terdapat pengecer tidak resmi yang menjual BBM dengan harga lebih tinggi.
Minta Penambahan SPBU di Kayong Utara
Yulisman menegaskan bahwa dirinya tidak menolak penegakan aturan Pertamina. Namun, ia meminta kebijakan tersebut diimbangi dengan langkah konkret, termasuk mendorong investor untuk membangun SPBU baru di Kayong Utara.
Menurutnya, kondisi geografis dan jarak antarfasilitas pengisian BBM di wilayah tersebut berbeda dengan kawasan perkotaan. Karena itu, kebijakan distribusi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah agar akses terhadap BBM tetap terjaga.
Ia juga meminta pemerintah daerah mencari mekanisme yang dapat mengakomodasi keberadaan pengecer kecil secara tertib dan sesuai ketentuan. Salah satu opsi yang disorotnya adalah pengaturan penjualan melalui mekanisme yang jelas, termasuk kemungkinan penerapan harga eceran tertinggi.
Menurut Yulisman, langkah tersebut perlu dikaji agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap BBM, sementara kegiatan perdagangan dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Pasokan Pertalite Disebut Berkurang
Selain keterbatasan SPBU, Yulisman mengungkapkan adanya keluhan dari pengelola SPBU terkait pasokan BBM, khususnya Pertalite.
Berdasarkan konfirmasi yang dilakukannya saat turun ke lapangan, salah satu SPBU yang sebelumnya menerima empat tangki Pertalite dalam sepekan kini disebut hanya memperoleh tiga tangki.
Yulisman menilai pengurangan pasokan tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat menambah tekanan terhadap distribusi BBM, terutama ketika kebutuhan masyarakat tetap tinggi.
Ia pun mendesak Pertamina memperhatikan ketersediaan pasokan, pemerataan fasilitas distribusi, serta kondisi geografis Kayong Utara dalam menyusun kebijakan penyaluran BBM.
Menurutnya, penanganan antrean panjang perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penertiban pengecer, tetapi juga dengan memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap bahan bakar.
