Dana Karhutla Rp20 Miliar di Kayong Utara Dipertanyakan, Relawan Minta Pemerintah Transparan
pulaupenebang.com – Transparansi penggunaan dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, menjadi perhatian masyarakat. Warga dan relawan meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka alokasi serta realisasi anggaran, terutama dana yang disebut dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sorotan tersebut muncul di tengah perjuangan masyarakat dan relawan yang ikut melakukan pemadaman kebakaran di lapangan. Seorang warga yang juga menjadi relawan, tetapi meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku belum merasakan perhatian yang diharapkan dari pemerintah daerah.
“Kami bukan meminta uang kepada pemerintah. Kami hanya mempertanyakan rasa keadilan. Masyarakat dan relawan setiap hari berjibaku memadamkan api, bahkan sampai malam, tetapi perhatian pemerintah yang kami harapkan justru tidak terasa. Jangankan bantuan, ucapan terima kasih pun tidak ada,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan rincian anggaran bagi Satpol PP, mulai dari besaran dana hingga kegiatan yang dibiayai dalam penanganan karhutla. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui bagaimana bantuan pemerintah pusat dimanfaatkan.
“Kalau memang ada anggaran untuk Satpol PP, apa saja kegiatan yang dilaksanakan dan berapa besar dana yang dialokasikan? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat yang berjuang memadamkan api justru merasa diabaikan, sementara aliran dana miliaran rupiah tidak diketahui secara jelas penggunaannya," tegasnya.
Ia menjelaskan, pertanyaan mengenai alokasi anggaran bukan berarti menolak keterlibatan pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia berharap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan sesuai kebutuhan penanganan kebakaran di lapangan.
Atas persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara didesak memublikasikan rincian alokasi dan realisasi dana Rp20 miliar. Informasi yang diminta mencakup pembagian anggaran kepada setiap instansi, termasuk Satpol PP, serta bentuk dukungan bagi masyarakat dan relawan yang turut membantu pemadaman.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan karhutla di daerah.
Hingga berita ini disusun, rincian penggunaan anggaran setiap instansi dan tanggapan Satpol PP masih perlu dikonfirmasi. Penjelasan resmi dari pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan dana bantuan tersebut.
