Demo Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Desak Pemerintah Tuntaskan Karhutla
pulaupenebang.com – Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di sejumlah daerah pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum, biaya pendidikan, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan.
Aksi berlangsung di berbagai kota, antara lain Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Balikpapan, dan Pontianak. Para demonstran mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di Jakarta, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi mengusung gerakan Indonesia Sadar dengan lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menghentikan pemborosan APBN, menurunkan biaya pendidikan tinggi, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Perwakilan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Vincent, mengatakan gerakan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan 12 tuntutan dalam aksi di kantor Gubernur DI Yogyakarta. Tuntutan itu mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran, transparansi hak guna usaha, serta penghentian praktik upah murah.
Sementara itu, massa aksi di Malang menyoroti penanganan karhutla, pemulihan hak korban, serta penurunan harga kebutuhan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah Sebut Penanganan Karhutla Berjalan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui demonstrasi.
Menurutnya, penanganan karhutla telah melibatkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Pemerintah juga mencatat 244 tersangka perorangan dan 14 korporasi dalam penanganan perkara karhutla.
Syahganda mengatakan pemerintah membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi dan pakar untuk membahas berbagai persoalan kebijakan.
Di sisi lain, persoalan kabut asap juga mendapat perhatian Singapura. Pemerintah negara tersebut memanggil pimpinan delapan perusahaan yang mewakili 10 perusahaan untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterkaitan dengan kabut asap lintas batas.
Mengutip The Straits Times, Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam menyatakan perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di negaranya perlu memastikan kegiatan operasional dan rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu juga menyampaikan rencana pengusulan perubahan terhadap Transboundary Haze Pollution Act. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat kewenangan penegakan hukum terkait pencemaran kabut asap lintas batas.
Pemanggilan perusahaan itu merupakan bagian dari permintaan keterangan dan penyelidikan. Tanggung jawab masing-masing perusahaan tetap harus dibuktikan melalui proses yang berlaku.
Mahasiswa Kalbar Desak Evaluasi Penanganan Karhutla
Di Kalimantan Barat, Aliansi Kampus Kuning Universitas Panca Bhakti (UPB) menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Hujan deras yang mengguyur Pontianak tidak menyurutkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka meminta pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla, mulai dari mitigasi, penggunaan anggaran, penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran, hingga rehabilitasi hutan dan lahan terdampak.
Perwakilan mahasiswa, Marcel, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah dinilai perlu memperkuat pencegahan dan pemulihan lingkungan agar kebakaran tidak terus berulang.
Mahasiswa juga mendesak pelaksanaan reboisasi di kawasan terdampak serta keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran penanganan karhutla dari pemerintah pusat.
“Anggaran penanganan karhutla yang bersumber dari pemerintah pusat cukup besar. Perlu dikawal bersama oleh masyarakat Kalbar agar pengalokasiannya berjalan dengan baik. Selain itu, agar karhutla tidak berulang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan upaya pencegahan,” kata Marcel.
Selain persoalan lingkungan, demonstran menyoroti kelangkaan solar dan Pertalite di sejumlah kabupaten. Mereka meminta pemerintah memastikan pasokan serta distribusi BBM berjalan lancar dan harga tetap terjangkau.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima langsung massa aksi. Marcel mengapresiasi kesediaan gubernur berdialog dengan mahasiswa, tetapi menilai penjelasan mengenai kelangkaan BBM belum memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat.
Norsan Sebut Titik Api Nihil
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Norsan mengatakan pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten, dan pihak terkait untuk menangani karhutla.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, titik api di Kalbar disebut telah mencapai nol.
“Kita lihat tadi pagi matahari terlihat, langit sudah biru. Mudah-mudahan Kalbar mulai selesai karhutlanya,” ujar Norsan.
Namun, data peta sebaran titik panas BMKG yang bersumber dari Fire Information for Resource Management System (FIRMS) mencatat dua titik panas berkategori kepercayaan sedang pada 28 Oktober 2026 pukul 00.00–20.00 WIB. Pada periode tersebut, tidak terdeteksi titik panas berkategori kepercayaan rendah maupun tinggi berdasarkan data satelit yang disebutkan.
Deteksi titik panas merupakan indikasi anomali termal yang masih perlu diverifikasi di lapangan. Data tersebut tidak serta-merta memastikan adanya kebakaran, tetapi juga tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh kebakaran telah padam.
Norsan menyebut karhutla dapat dipicu tindakan individu maupun korporasi. Ia berharap penanganan hukum terhadap pihak yang diduga melanggar aturan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Terkait desakan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Norsan menjelaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Pendidikan, Kesehatan, dan BBM Turut Disorot
Aspirasi mahasiswa juga menyangkut layanan pendidikan dan kesehatan. Menanggapi persoalan pendidikan, Norsan menyatakan Pemprov Kalbar mengalokasikan 26 persen APBD untuk sektor tersebut, melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Ia mengatakan perbaikan sekolah rusak akan diupayakan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat dan provinsi.
“Saya baru menjabat selama dua tahun. Masih ada waktu tiga tahun untuk merealisasikan program kerja saya bagi kemajuan Provinsi Kalbar,” katanya.
Mengenai kelangkaan BBM, Norsan menyebut pemerintah provinsi telah memanggil Pertamina untuk membahas distribusi dan ketersediaan bahan bakar di sejumlah daerah.
Adapun terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), ia mengatakan pemerintah provinsi menerima laporan kasus dari sejumlah wilayah. Pemprov Kalbar, lanjutnya, menyediakan pengobatan gratis bagi penderita ISPA di rumah sakit dan puskesmas, termasuk masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.
Selain di Kantor Gubernur Kalbar, aksi juga berlangsung di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura. Aliansi Generasi Zen-Revolusi menyuarakan sejumlah persoalan publik, termasuk karhutla dan air bersih. Aksi dilaporkan berlangsung damai hingga malam hari.
Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada dialog. Mereka meminta pemerintah menindaklanjuti tuntutan melalui langkah terukur dan transparan, terutama dalam pencegahan serta pemulihan karhutla, pengawasan anggaran, kepastian pasokan BBM, dan perbaikan layanan pendidikan serta kesehatan.
