Soal Imbauan Adaptasi Bencana Asap Menkes, Anggota DPRD Kalteng: Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri
PALANGKARAYA — Imbauan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia yang meminta masyarakat Kalimantan Tengah untuk beradaptasi dengan kondisi kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menuai kritik tajam dari kalangan legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menilai bahwa pernyataan dan pendekatan pimpinan Kementerian Kesehatan tersebut sangat tidak sensitif terhadap penderitaan warga yang sedang berjuang menghirup udara bersih.
Sikap kritis tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kalimantan Tengah, Kuwu Senilawati. Menurutnya, alih-alih memberikan beban pertahanan diri penuh kepada masyarakat lokal melalui instruksi 'adaptasi', pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan seharusnya menunjukkan langkah konkret dan tanggap darurat yang nyata di lapangan.
Persoalan pencemaran udara akibat paparan asap karhutla di Kalimantan Tengah telah memasuki fase yang mengkhawatirkan kesehatan publik. Karena itu, solusi berupa imbauan teknis normatif dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang dialami oleh jutaan warga terdampak di daerah tersebut.
Tuntutan Penanganan Konkret dari Pemerintah Pusat
Kuwu Senilawati menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah tidak bisa terus-menerus dibiarkan mengatasi dampak buruk krisis lingkungan ini secara mandiri. Ia menyoroti bahwa dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh bencana kabut asap tahunan ini sangat sistematis dan berisiko fatal dalam jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit respirasi.
"Masyarakat Kalteng butuh tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar imbauan untuk beradaptasi dengan asap. Bencana ini bukan hal yang baru, dan dampaknya sangat merugikan kesehatan serta aktivitas warga," tegas Kuwu Senilawati saat menyampaikan pernyataan resminya.
Menurut anggota dewan dari jajaran legislatif Kalteng tersebut, imbauan beradaptasi seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa paparan partikel berbahaya dalam kabut asap—seperti PM2.5—merupakan ancaman nyata yang tidak bisa begitu saja 'diterima' atau dijadikan rutinitas harian oleh tubuh manusia. Rakyat membutuhkan intervensi medis mendasar, bantuan alat pelindung diri standar kesehatan yang memadai, hingga penyiapan posko-posko kesehatan berfasilitas penunjang oksigen secara gratis di titik-titik terparah.
Poin-Poin Kritikan Terhadap Narasi Adaptasi Asap
Dalam pandangan parlemen daerah, ada beberapa alasan utama mengapa imbauan adaptasi dari Kementerian Kesehatan memicu kekecewaan luas di tengah masyarakat:
-
Pergeseran Tanggung Jawab: Solusi adaptasi terkesan melimpahkan beban perlindungan diri sepenuhnya kepada warga, padahal penyelesaian masalah Karhutla dan penanganan dampaknya adalah kewajiban negara.
-
Pengabaian Risiko Kesehatan: Mengingat tingginya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah wilayah Kalteng yang kerap menyentuh level tidak sehat hingga berbahaya, adaptasi biologis tanpa perlindungan medis memadai adalah hal yang tidak realistis.
-
Kebutuhan Logistik Kesehatan: Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit di daerah membutuhkan dukungan logistik medis ekstra dari pusat, mulai dari tabung oksigen, vitamin, obat-obatan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), hingga masker respirator.
Urgensi Sinergi Lintas Sektor dan Pemadaman di Titik Api
Lebih jauh, DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan bahwa sektor kesehatan hanyalah salah satu benteng pertahanan terakhir. Penanganan kabut asap secara komprehensif membutuhkan penuntasan di hulunya, yakni pemadaman masif di titik-titik api serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi.
Namun, selama titik api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan dan udara bersih belum kembali, kehadiran penanganan medis darurat dari pemerintah pusat wajib dirasakan langsung oleh masyarakat di pemukiman-pemukiman warga.
"Pemerintah harus hadir secara maksimal dengan penyediaan fasilitas kesehatan gratis, pembagian masker berkualitas, serta penanganan medis cepat bagi warga yang mulai terserang ISPA. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri melawan kabut asap ini," lanjut Kuwu Senilawati mendesak akselerasi bantuan.
Harapan Ke Depan
DPRD Kalteng berharap Kementerian Kesehatan serta instansi teknis terkait di level nasional dapat segera meninjau ulang pola komunikasi publik dan bentuk intervensi penanganan krisis di wilayah terdampak bencana asap. Kebijakan yang dikeluarkan ke depan diharapkan lebih berfokus pada pengerahan sumber daya darurat dan aksi nyata di lapangan daripada melontarkan pernyataan yang terkesan memaklumi situasi bencana harian.
Krisis asap di Kalimantan Tengah bukan sekadar isu musim pancaroba biasa, melainkan ancaman keselamatan jiwa dan masa depan kualitas kesehatan generasi mendatang yang membutuhkan kepedulian serta penanganan luar biasa (extraordinary measures) dari segenap pemangku kepentingan di Republik Indonesia.
